Public Policy atau kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Sehingga bidang studi Public Policy mempelajari bagaimana kebijakan untuk masyarakat tu dirancang, diimplementasikan, dipantau, kemudian dievaluasi.
Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson, ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Pertama, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan ilmiah yaitu untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam.
Mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan. Misalnya, bagaimana kebijakan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah? Bagaimana juga, misalnya, militerisme dan bubarnya departemen dapat mempengaruhi isi kebijakan?
Jika kebijakan publik dipandang sebagai variabel independen, maka, sebaliknya, perhatian kita beralih pada dampak kebijakan pada sistem politik dan lingkungannya. Sebagai contoh, misalnya, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi dukungan terhadap sistem politik atau sistem kepartaian yang tengah berwujud dimasa datang? Apakah dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warga.
Kedua, pertimbangan profesional (profesional reasons). Dalam pertimbangan ini membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk menyelsaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh warga. Pendapat semacam ini dapat digunakan untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu ataupun faktor politik apa yang menghasilkan pengembangan kebijakan yang ada. Hal ini membawa kita pada posisi untuk mengatakan, misalnya, jika Anda ingin mencegah adanya monopoli di bidang ekonomi, maka Anda harus melakukan sesuatu dan bukan hanya mewacanakannya saja.
Ketiga, pertimbangan politis (political reasons). Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan. Dalam pertimbangan politis ini perlu dibedakan antara policy analysis dan policy advocacy. Policy analisys pada dasarnya berhubungan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan publik. Yang biasa dianalisis adalah formulasi, konten kebijakan, dan dampak dari suatu kebijakan tertentu, seperti: hak-hak sipil atau perdagangan internasional tanpa persetujuan atau ketidaksetujuan dari mereka. Sedangkan, policy advocacy khususnya berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dengan kemajuan kebijakan tertentu, melalui diskusi, pendekatan, dan aktivitas politik.
